Category Archives: Hukum & Ham

Bukti Kegagalan Indonesia Di Papua Dan Papua Barat

TNI menembak warga papua dengan alasan OPM/Isr foto do.

TNI menembak warga papua dengan alasan OPM/Isr foto do.

Jayapura, kw – Bukti kegagalan Indonesia urus Orang Asli Papua dan Papua Barat selain pembangunan sosial, ekonomi, pendidikan, budaya dan agama adalah penegakkan nilai-nilai hukum dan HAM terhadap Orang Asli Papua.

 Bukti Kegagalan Indonesia di Papua dan Papua Barat :

1. Perbandingan penduduk di Papua antata Orang Indonesia Asli dan Orang Papua Asli. Jumlah Orang Indonesia Asli lebih banyak di pulau Papua.

2. Sistem Ekonomi di Papua dan Papua Barat sedang dikuasi oleh Orang Asli Papua. Semua pasar dikuasai Orang Indonesia Asli.

3. Tanah Adat Milik Serikat Fam Asli Papua Barat di tanah Papua dan Papua Barat telah dirampas oleh pemerintah Indonesia dengan alasan pemekaran dan pembangunan jalan antar kampung, distrik, kabupaten dan provinsi. Selanjutnya, sepanjang jalan dan kota-kota pemekaran baru sekejap saja diisikan pengusaha dan penjual barang Orang Asli Indonesia. Banyak terjadi pemekaran, pembukaan jalan baru merusak daerah-daerah keramat milik Serikat Fam Asli Papua dan Papua Barat dan lancarnya pos-pos pemekaran, baik kampung, kabupaten dan provinsi.

4. Ruang gerak TPN-OPM telah dibatasi dengan sendirinya melalui implementasi point 1-3 dalam rangka petcepat proses GENOCIDE dan PENEMBAKAN KILAT TERENCANA.

Bukti-bukti pelanggaran HAM berat yang masih belum diselesaikan hingga saat ini adalah:

Kasus Penembakan Kilat Terencana Paniai, dimana pasukan gabungan TNI/POLRI tewaskan empat orang siswa SMA Paniai dan 17 orang lainnya luka-luka tembak di Enarotali, 8 Desember 2014

Terbukti Pelanggaran HAM Berat yang masih belum ungkap para pelakunya untuk diadili di pengadilan HAM tingkat Internasional di Den Haag, Belanda sesuai prosedurnya, karena Indonesia tidak mau mengakui atas perlakuannya.

Kasus-kasus lainnya yang telah dilakukan oleh pasukan gabungan TNI/POLRI di Papua setelah Paniai Berdarah itu dinilai hanya melakukan perluasan saja agar perlambat proses penyelesaian kasus Paniai yang terbukti mempengaruhi masyarakat internasional sejak terjadinya kasus Paniai tersebut.

Bukti-bukti perluasan kekerasan yang dilakukan TNI-POLRI di tanah Papua adalah peristiwa Yahukimo, tewaskan 1 orang, Dogiyai tewaskan 1 orang, Tolikara tewaskan 1 orang 17 Juli 2015 dan 11 orang lainnya luka-luka tembak dan pemaksaan pasien Tolikara di rumah sakit Dok 2 Jayapura, 26 Juli 2015.

Semua kasus ini terjadi di Papua secara berturut-turut dan terbukti parah pelakunya adalah TNI/POLRI yang tidak diizinkan presiden untuk diproses sesuai hukum yang berlaku Indonesia.
Oleh karena itu, lepaskan Papua tanpa syarat untuk proses DEKOLONISASI yang segera akan didorong oleh PBB dalam rangka perbaikan kesalahannya sendiri di tahun 1969.
Iklan