Kasus Narkoba dan Kekerasan Anak Dominan di Papua Tahun 2016

14553225_191594147967752_3596819717790105600_n-660x330

Anak Papua (foto IST/Ali Rahman)

JAYAPURA, (KW) – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua mencatat hingga ke penghujung tahun 2016 saat ini, kasus pidana di Papua lebih banyak didominasi kasus penggunaan narkoba.

Hal ini disampaikan Asisten Pidana Umum Kejati Papua, Harly Siregar, yang menjeleskan kondisi dan situasi di Papua sedang darurat narkoba.

Penyelundupan barang haram tersebut dari beberapa daerah di luar Papua dan negara tetangga seperti PNG diakui sulit dibendung aparat keamanan dan pemerintah sehingga timbul banyak kasus pidana narkoba.

“Jadi saat ini kita lihat penyebaran narkoba sudah mulai merata di seluruh Papua dan Papua Barat sehingga kasus narkoba ini bisa terlihat masih terus mendominasi kasus pidana umum yang ada di Papua dan Papua Barat,” ujarnya kepada Cenderawasih Pos, Selasa (6/12/2016) kemarin.

Di sepanjang tahun ini, sebut Harly, pihaknya telah menangani lebih dari 1500 kasus pidana dan setelah dirinci jumlah kasus narkoba lebih dominan. Angka kasus narkoba tahun citrate sildenafil naturel hplc method ini juga diakui meningkat cukup signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Selain narkoba, kasus lain yang cukup mengalami peningkatan pada tahun ini adalah kasus pidana kekerasan terhadap anak. Hal ini disebut dapat terjadi karena minimnya pengetahuan kekerasan terhadap anak di tengah masyarakat sehingga banyak anak-anak yang akhirnya menjadi korban.

“Untuk kasus kekerasan terhadap anak perlu untuk ditekan, sehingga jangan kasus seperti ini menjadi salah satu kasus yang tinggi dalam masyarakat,” paparnya.

Papua Barat Optimis jadi Keanggotaan penuh di MSG Pada Bulang Desember

dscn0250

Solidaritas untuk Papua, Foto ilst

JAYAPURA, (KW) – Ada rencana sedang terjadi untuk memastikan Papua Barat mendapat keanggotaan penuh dari MSG pada akhir tahun. Itu menurut juru kampanye lama untuk Papua Barat dan Vanuatu gerejawan Pastor Alan Nafuki.

Dia menerima briefing dari kursi MSG dan Kepulauan Solomon perdana menteri Manasye Sogavare pekan lalu sebagai KTT para pemimpin ditangguhkan untuk kedua kalinya. Sudah ada ketidaksepakatan di antara para pemimpin Melanesia lebih seat penuh di meja untuk Gerakan United Liberation untuk Papua Barat.

Pastor Nafuki mengatakan Sally Putaran pertemuan puncak sekarang ditetapkan untuk awal Desember dan keanggotaan penuh untuk West Papua akan seperti kue Natal untuk semua negara Melanesia. PASTOR ALAN NAFUKI: Telah diputuskan waktu berikutnya sekitar ketika puncak mengadakan pertemuan selama bulan Desember tahun ini, ada alternatif lain untuk membuat, untuk memastikan bahwa masalah Papua Barat, tawaran Papua Barat untuk menjadi anggota penuh MSG akan diberikan pada Desember. Terlepas dari apakah semua negara Melanesia tidak bersama-sama, yang tidak akan menghentikan pemberian Papua Barat keanggotaan penuh dari MSG.

SALLY ROUND: Mr Sogavare memiliki semacam rencana untuk ini?
AN: Pemimpin pemerintahan, mereka memiliki rencana mereka sendiri tapi saya akan berbicara atas nama masyarakat sipil dalam negara Melanesia seperti Kaledonia Baru, Vanuatu dan Kepulauan Solomon dan masyarakat sipil di Papua New Guinea dan juga di Fiji, bahwa kita sudah berjuang selama bertahun-tahun sekarang. Kami berharap untuk KTT yang sedang diselenggarakan, direncanakan untuk bulan Desember tahun ini.
SR: Pada pertemuan Anda dengan Mr Sogavare pekan lalu yang salah satu jalan dibahas tentang bagaimana, tanpa negara tertentu menghadiri. AN: Ia hanya diberitahu bahwa pertemuan itu dijadwalkan untuk Desember dan hal harus OK pada Desember karena meskipun mayoritas yang hadir, pertemuan itu akan terus menggenjot Papua Barat ke dalam keanggotaan MSG.

Untuk pemahaman saya apa yang perdana menteri dari Kepulauan Solomon mengatakan, saya pikir itu jelas dan itu bagus. Saya pikir saya puas dengan apa yang telah dikatakan dan saya sangat senang. Saya pikir beberapa orang pemerintah, mereka mencoba untuk meninjau kembali konstitusi MSG dan melihat opsi apa yang bisa mereka ambil terbaik untuk mengakomodasi Papua Barat.

Pemerintah Vanuatu meminta para pemimpin Vanuatu dan gereja di Vanuatu jika kita semua 100 persen mendukung, sehingga Anda tidak bisa menyangkal apa-apa dari pihak kami. Itu hanya akan melihat negara-negara lain. Tapi kita berharap dan kami memastikan bahwa kami perdana menteri Kepulauan Solomon dan Vanuatu benar-benar mengerti suara kita (tak terdengar). 100 persen dari orang-orang kami yang mendukung Papua Barat untuk datang dalam keanggotaan MSG dan juga untuk menentukan nasib sendiri dan tentu saja kemerdekaan. Kami telah berjuang untuk ini selama bertahun-tahun. Ini akan menjadi bantuan bagi saya. Ini akan menjadi prestasi lain yang akan menjadi bagian dari kue Natal untuk semua negara Melanesia.

Kapolri Sebut Dirinya yang Perintahkan Tangkap Direktur Narkoba Polda Bali

tito1

Tito karnavian

JAKARTA, (KW) – Kepala Polri Jenderal Pol Tito Karnavian mengaku, dirinya yang memerintahkan penindakan terhadap Direktur Narkoba Polda Bali Kombes Pol Franky Haryanto.

Ia mengatakan, perintah tersebut diturunkan begitu ia mendengar informasi adanya pemerasan oleh Franky terhadap tersangka kasus narkoba.

“Kasus yang ada di Bali adalah perintah saya kepada Divisi Propam untuk mengawasi secara internal,” ujar Tito di Jakarta, Kamis (22/9/2016).

Tito menegaskan bahwa dirinya tak main-main dengan pelanggaran internal anggotanya, terutama yang berkaitan dengan narkoba.

Tito telah menyusun kebijakan dan mengarahkan jajaran di bawahnya untuk memerangi narkoba.

Ia pun memerintahkan adanya evaluasi terhadap jajaran direktorat narkoba di tiap polda dan polres. Bahkan, setiap upaya penindakan yang dilakukan menjadi syarat untuk meningkatkan prestasi unit kepolisian itu.

“Yang tidak mengungkap perkara dalam waktu 100 hari, ini sisa satu bulan, saya akan berikan sanksi dan pindahkan,” kata Tito.

Sementara itu, polda yang berprestasi akan diberikan penghargaan. Seiring unit kepolisian berlomba-lomba meningkatkan prestasi, Tito memerintahkan Pengamanan Internal Divisi Propam (Paminal Divisi Propam) untuk melakukan pemantauan.

“Monitoring direktorat, mana yang kira-kira tidak melalukan kebijakan saya itu. Kalau ada yang main-mainkan kasus narkotika dan segala macam, saya bilang tangkap saja,” kata Tito.

Pemeriksaan terhadap Franky sampai saat ini masih berjalan oleh Paminal Divisi Propam. Analis Kebijakan Madya Divisi Humas Polri, Kombes Pol Rikwanto, sebelumnya mengatakan, pemeriksaan sementara menunjukkan indikasi adanya pemerasan tersebut.

“Indikasi ke arah situ (pemerasan) sudah ada, sudah didapatkan, seperti pemerasan dan lain-lain,” ujar Rikwanto.

Franky diduga melakukan pemerasan terhadap sejumlah orang yang tercatat terlibat tujuh kasus narkoba di bawah 0,5 gram.

Selain melakukan pemerasan, Franky juga dilaporkan atas keterlibatannya dalam pemotongan anggaran DIPA 2016 dengan barang bukti uang Rp 50 juta di brankas.

Setelah penangkapan oleh tim Propam Polri, penggeledahan dilakukan di ruangan Franky. Petugas juga memintai keterangan sejumlah staf Direktorat Narkoba di Polda Bali.

Ruhut: Aku Tetap Dukung Ahok. Kalau Demokrat enggak suka aku, silahkan pecat aku

ruhut1

Ruhut

JAKARTA, (KW) – Ketua DPP Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengaku siap menghadapi segala risiko karena berbeda sikap dengan Partai Demokrat terkait Pilkada DKI Jakarta 2017. 
Ruhut konsisten dengan keputusan mendukung pasangan petahana Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat.

Sementara Demokrat memutuskan mengusung Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni.

“Kalau Demokrat enggak suka aku, silahkan pecat aku,” kata Ruhut saat dihubungi kompas.com, Jumat (23/9/2016).

Ruhut meyakini, keputusannya untuk mendukung Ahok-Djarot adalah yang terbaik. Pada akhirnya, ia meyakini Ahok-Djarot lah yang akan memenangi pertarungan meski harus menghadapi putra Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

“Aku tak pernah punya rasa takut bos. Aku bicara kebenaran,” ucap Anggota Komisi III DPR ini.
Namun Ruhut menegaskan, ia tak akan mengikuti langkah Boy Sadikin yang keluar dari PDI-P karena tak sejalan dengan keputusan partai.

Menurut dia, kasus dirinya dan Boy berbeda. Boy mundur karena berambisi menjadi Gubernur DKI, namun PDI-P memutuskan mendukung Ahok.

Sementara Ruhut sama sekali tak berambisi menjadi Gubernur DKI sehingga tidak perlu sakit hati dengan keputusan Demokrat mendukung Agus-Sylviana.

Ia hanya menyesalkan langkah Demokrat yang memilih Agus. Sebab, jika Agus kalah di DKI, maka karir politiknya akan tamat.

“Aku enggak kebayang kalau Agus kalah, dibunuh karirnya oleh partai yang aku banggakan,” ucap Ruhut.

Partai Demokrat memutuskan mengusung Agus-Sylviana Murni berkoalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan.
Sebelumnya, pasangan Ahok-Djarot sudah lebih dulu mendaftar ke KPU dengan diusung PDI-P, Hanura, Golkar, dan Nasdem.

Sementara itu, Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera baru akan mengumumkan calonnya pada Jumat siang ini.

Ruhut sudah dinonaktifkan oleh Yudhoyono dari posisi Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat.

Dia mensinyalir pencopotan dirinya karena sejumlah elite Demokrat yang tak suka dengan keputusannya mendukung Ahok.(kompas.com)

Penindasan Terhadap Perempuan Mee Pago dalam Perspektif suku Mee

perempuan-mee

Perempuan muda Mee dengan busana adat suku Mee dalam festival Budaya yang diselenggaran di SMA Adhi Luhur. Festival ini diselenggarakan sekali dalam dua tahun. (Filemon Keiya – SP)

Oleh: Kelompok Belajar Perempuan Papua Yogyakarta

JOGYA, (KW) – Kelompok Belajar Perempuan Papua Yogyakarta telah melakukan diskusi seri ke III tentang penindasan terhadap perempuan Mee Pago dalam prespektif suku Mee. Diskusi ini dilakukan pada tanggal 16 september 2016 yang dimulai pukul 19.00 WIB sampai selesai. Ia dihadiri oleh kurang lebih 25 orang yang terdiri dari perempuan dan laki-laki.  Dorlince Iwoyau sebagai pemantik diskusi. Beliau memaparkan sejarah atau budaya suku Mee yang ditulis oleh Mikael Tekege . Dalam pemaparan materi diskusi, pematik juga menyelipkan bentuk-bentuk ketidakadilan terhadap perempuan. Praktek ketidakadilan ini dilegitimasi atas nama adat. Diskusi menjadi hangat setelah menyaksikan Film pendek yang berjudul ‘Perempuan Papua Menuju hari Esok’ .

Film Perempuan Menuju Hari Esok

Film ini menceritakan Perjungan mama-mama suku Mee, khususnya di kabupaten Paniai . Mereka sebagai tulang punggung rumah tangga. Di mana, seorang ibu bangun pagi ke kebun, pulang dari kebun masak, setelah masak harus mencari kayu bakar. Selain itu, beliau juga harus berjualan untuk mendapat uang sampingan sehingga dapat menunjang kehidupan keluarganya.

Film tersebut juga menggambarkan , sosok laki-laki Mee sekarang yang memilih untuk tinggal diam di rumah, suka jalan-jalan. Dan dia belum mengambil peran aktif sebagai sosok yang harus menafkahi keluarga.

Diskusi menjadi hangat ketika beberapa kawan putri yang menyoroti permasalahan yang dihadapi mama-mama Mee dan sosok laki-laki zaman sekarang yang gagal menjalankan peran. Berulang kali dikatakan “laki-laki hanya tau bikin anak, tidak tau bekerja di kebun, tidak bisa cari kayu bakar, dia hanya tau buat proposal. Setelah dapat uang tidak tau uangnya dikemanakan. Entahlah, uang tersebut untuk mace paha putih dong ka? Atau bir di toko habis ka?, uang di hotel bintang berapa atau hotel melati apa? hanya dong sendiri yang tau”.

Maria Baru menjelaskan tentang bergesernya tanggung jawab seorang laki-laki Papua yang zaman dulu hingga sekarang. Dia menjelaskan secara singkat bahwa, dahulu kita (orang Papua) berada pada jaman komunal. Di mana zaman itu, banyak orang Papua belum mengenal perbedaan kelas antara laki-laki dan perempuan, jadi semua pekerjaan dilakukan bersama.

Namun berkembangnya zaman, ketika pemerintah masuk di tanah Papua, orang non Papua masuk, banyak pemekaran-pemekaran kabupaten baru, memengaruhi pergeseran tanggung jawab seorang laki-laki Papua yang sejatinya menjadi tulang punggung keluarga.

Dalam film perempuan Papua menuju hari esok,  juga mengangkat bagimana para mama dari Paniai diberi uang dana respek Rp. 15 juta rupiah.

Dana tersebut digunakan oleh mama untuk modal usaha dan simpan pinjam.  Dalam film tersebut juga, menceritakan kondisi pendidikan di Paniai. Banyak anak murid , tetapi anak murid ini harus menerima pelajaran dalam kondisi gedung yang tidak layak, seperti fasilitas gedung kelas tidak memadai. Bentuk gendung selayaknya gubuk-gubuk di kebun. Minimnya tenaga didik sehingga seorang guru harus mengajar dari kelas satu SD sampai kelas enam SD.

Marginalisasi Terharap Perempuan

Marginalisasi terhadap perempuan di Papua, secara khusus di wilayah paniai dalam hal pendidikan,  apalagi pendidikan adat.

Masyarakat suku Mee dulunya masih menganut pendidikan lisan melalui dekonstruksi bahasa. Dimana anak-anak mereka diajarkan secara lisan, namun terpisah antara perempuan dan laki-laki. Anak laki-laki diajarkan oleh ayahnya tentang cara memburuh, membuat pagar, anak panah, perang, dan cara memutuskan sesuatu dalam keluarga dan masyarakat. Sementara perempuan diarahkan dalam cara memelihara ternak, bercocok tanam, memasak, merawat dan membesarkan anak. Jadi perempuan itu diarahkan dalam urusan dosmetik , sedangkan pengambilan keputusan adalah di tangan seorang pria.

Seiring berjalannya waktu, pendidikan formal datang dengan kurikulum yang berbeda dengan budaya masyarakat setempat, hal ini membuat mereka merasa terbelakang. Dalam artian, masyarakat yang masih hidup dalam pendidikan lisan tidak dapat memahami pendidikan formal yang datang begitu saja tanpa mengetahui dahulu perkembangan pendidikan setempat. Dalam masa-masa ini juga, masyarakat suku Mee, khususnya perempuan masih termarginalisasi dalam hal pendidikan. Perempuan masih dianggap sebagai sumber uang untuk laki-laki bersekolah.

Sisi Skonomi

Masyarakat suku Mee disebut sebagai masyarakat agraria, masyarakat yang hidup dengan bertani dan berternak. Oleh sebab itu sebagian besar masyarakatnya memeliahara ternak seperti babi dan hewan ternak lainnya. Ternak babi sendiri mempunyai nilai ekonomi dan sosial yang dapat mengangkat martabat seseorang laki-laki, jika mempunyai babi yang banyak. Maka seorang perempuan Mee/istri , diharuskan untuk memelihara babi agar memperkaya laki-lakinya. Ini tentu saja terjadi diskriminasi pada perempuan apalagi masih banyak aktivitas yang domestik yang dilakukan perempuan selain memelihara babi . Pendiskriminasi itu kita bisa lihat dari seorang perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga. Ia bertugas di dalam dan luar rumah utuk mempertahankan kehidupannya sendiri maupun anak dan suaminya.

Kesehatan

Diskriminasi dalam pembagian kerja dalam kehidupan sehari-hari juga mengganggu kesehatan kaum perempuan suku Mee.  Perempuan yang sudah memiliki suami atau sering disapa Mama-mama, harus bekerja tiga kali lipat dalam pemenuhan kebutuhan dasar sehari-hari. Hal yang memprihatinkan adalah ketika perempuan tersebut memiliki bayi dan beberapa orang anak. Mereka harus memenuhi kebutuhan semua anaknya juga menyusui bayinya. Padahal kenyataannya asupan gizi seperti untuk ibu dan stamina tidak memungkinkan hal ini berjalan dengan baik.

Namun inilah bentuk perjuangan tanpa batas untuk melampaui batas-batas pemikiran sebagai idealnya perempuan Mee. Namun sebenarnya jika tidak diperhatikan dengan baik kondisi kesehatan Mama, maka anak juga rentan terserang penyakit Flu, diare , dan beberapa penyakit lainnya.

Tantangan terbesar lainnya yang dialami oleh Mama-mama bahkan perempuan suku Mee hingga hari ini adalah adalah  Penyakit HIV/AIDS.  Penyakit ini tidak pernah dibayangkan dan dimengerti oleh masyarakat Mee pada umumnya. Namun akibat perubahan yang mengatasnamakan pembangunan dan aktivitas seksual yang tidak pada tempatnya membuat mama-mama dan perempuan menjadi korban.

Lingkungan hidup perempuan Mee sangat berkaitan dengan alam. Alam menjadi sumber kehidupan. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan setelah perubahan sosial masyarakat hadir, yakni metode mengelola ternak.

Metode Mengelola Ternak

Pada film terekam masih ada ternak babi yang berkeliaran di jalan raya. Pada saat hewan tersebut mengeluarkan tinja di sembarang tempat dapat menjadi sumber penyakit akibat bakteri yang berkembang biak di dalamnya. Apalagi terlihat kebanyakan masyarakat berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan berjalan kaki tanpa menggunakan alas kaki.

Hal ini patut menjadi perhatian kita bersama. Masalah baru  di kemudian hari, jika babi yang dibiarkan tidak dikandangkan ini ditabrak oleh kendaraan. Karena sudah banyak pengguna kendaraan. Jika babi tertabrak hingga  ‘mati’  maka akan kena ‘denda’ atau ganti rugi ternak tersebut. Denda juga sering menimbulkan ketegangan antara pengguna kendaraan dengan peternak babi.

Permasalahan yang dialami oleh perempuan suku Mee sampai hari ini merupakan permasalahan yang dihadapi perempuan Papua di tempat yang berbeda. Masalah cultural,patriarki (kekuasaan kaum bapak) serta dampak –dampak sosial yang mengatasnamakan pembangunan menyudutkan atau memarginalisasi keberadaan perempuan Papua.

Solusi yang ditawarkan dalam diskusi ini adalah perempuan harus berani untuk meraih pendidikan secara formal setinggi –tingginya. Perempuan juga dituntut untuk lebih kritis dan jeli dalam mengenal bentuk-bentuk perilaku tidak adil padanya tanpa melupakan identitasnya sebagai perempuan Papua.

Perempuan Papua juga lebih aktif dalam kegiatan belajar informal untuk menambah kemampuan lain yang tidak diberikan di pendidikan non formal. Perempuan Papua juga dituntun harus bisa merangkul menjadi solusi atas ketidak adilan yang dialami semua perempuan di wilayah Papua. Dikutip dari film  “perempuan menuju hari esok”.

‘Peningkatan kapasitas kaum perempuan pada gilirannya akan meciptakan perkembangan hidup masyarakat Papua secara umum’

Penulis adalah Kelompok Belajar Perempuan Papua Yogyakarta. Artikel ini merupakan hasil diskusi Kelompok Belajar Perempuan Papua Yogyakarta di Yogyakarta.

Sumber: suarapapua.com

HUT RI ada OPM Menyerah Ternyata Bohong, itu Pengungsi

opm palsu

ternyata mereka adalah rakyat sipil yang mengungsi – foto – googlee

JAYAPURA, (KW) – Legislator Papua, Deerd Tabuni menyatakan, kurang lebih 300 orang yang diklaim anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) wilayah Puncak Jaya, pimpinan Goliat Tabuni kembali ke pangkuan NKRI pada peringatan HUT RI ke-71, 17 Agustus 2016 bukan OPM.

Ia mengatakan, kurang lebih 300 orang itu bukanlah anggota OPM pimpinan Goliat Tabuni. Tapi masyarakat dari Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, yang mengungsi pasca penyerangan Polsek Sinak lalu.

“300 orang yang disebut OPM turun gunung, itu pengungsi dari Sinak. Itu masyarakat biasa. Harus diingat, pada 2011 Bupati Puncak Jaya, Henock Ibo menyatakan akan menurunkan 100 orang anggota OPM, tapi tidak jadi. 2013 tidak jadi. Jadi jangn disamaratakan. Jangan bermain dengan cara ini,” kata Deerd, Minggu (21/8/2016).

Sebagai anak dari wilayah pegunungan tengah, Deerd tak sudi masyarakatnya dijual untuk kepentingan pribadi.

“Ini proyek. Bawa nama-nama itu ke Jakarta untuk kepentingan pribadi. Panglima OPM di Puncak Jaya, Goliat Tabuni adalah bapa ade (paman) saya. Sebagai bagian dari kekuarga, saya harus menyampaikan agar tak ada salah paham. Mari bicara baik secara konperhensif untuk masalah Papua,” ucapnya.

Ia juga membantah beredarnya informasi beberapa waktu lalu yang menyebut panglima tertinggi OPM, Goliat Tabuni telah turun gunung. Deerd justru mempertanyakan itu Goliat Tabuni yang mana.

“Hingga kini Goliat Tabuni masih eksis. Belum pernah menyerah. Dia menyatakan akan tetap memperjuangkan ideologinya. Begitu juga Lekaga Telenggen di Yambi dan Militer Murib di Ilaga, belum pernah turun gunung. Mereka tetap bicara pada ideologi. Kalau ada yang bilang Goliat Tabuni menyerah, itu pembohongan publik,” katanya.

Katanya, ia tak menyalahkan atau mendukung pihak manapun, namun cara-cara seperti itu tak benar. Ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan demi berbagai kepentingan dengan cara tak benar.

“Hingga kini Goliat Tabuni dan anggotanya masih tetap eksis. Mereka bertahan dengan ideologinya karena itu harga diri. Mereka ingin penyelesaian masalah Papua secara konperhensif,” imbuhnya.

Diberitakan berbagai media beberapa hari lalu, ratusan anggota OPM wilayah Puncak Jaya kembali ke pangkuan NKRI tepat pada peringatan HUT ke-71 RI. Ratusan orang yang disebut OPM itu bahkan membacakan ikrar kesetian usai upacara peringatan HUT RI ke-71 yang dipimpin Bupati Puncak Jaya, Hencok Ibo di ibukota Kabupaten Puncak Jaya, Mulia.

“Pemda siap membantu mantan OPM sesuai kemampuan mereka. Kini ada beberapa mantan OPM yang jadi pengusaha kayu dengan bantuan peralatan dari pemda,” kata Hecok Ibo kala itu seperti dikutip dari berbagai media. ()

Sumber: http://tabloidjubi.com

Parah! Minta Uang Untuk Membeli Susu, Suami Bacok Kepala Istrinya

Pembunuhan-ilustrasi-660x330

Iustrasi (foto: acehonline)

JAYAPURA, (KW)– Nasib naas menimpa Fransiska Amsor (22) warga Kampung Mosso, Distrik Muara Tami, Jayapura, Papua, setelah dirinya dibacok oleh sang suami lantaran meminta uang untuk membeli susu.

Diberitakan Pojoksatu, korban mengalami pendarahan yang cukup parah sehingga harus dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jayapura untuk mendapatkan perawatan medis yang mumpuni.

“Pelaku penganiayaan sudah diamankan oleh anggota Polsek Muara Tami bersama anggota Pospol dan anggota Satgas 411 di Kampung Mosso,” kata Paur Humas Polres Jayapura Kota Iptu Jahja Rumra, SH.

Kejadian yang berlangsung pada hari Kamis (16/6) tersebut berawal ketika sang suami yang pulang ke rumah dan dipengaruhi minuman keras dimintai uang oleh sang korban yang merupakan istrinya sendiri.

Bukannya memberikan uang untuk membeli susu bagi buah hati mereka, sang suami malah membacok sang istri dengan parang tepat di kepalanya.

“Dari hasil penyelidikan awal, diduga penganiayaan ini dipicu kekesalan pelaku terhadap sikap korban. Ditambah lagi, saat kejadian pelaku dalam kondisi dipengaruhi minuman beralkohol.” tambah Iptu. (HarianPapua.com )